Tahun: 2025

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas

Palangka Raya – Ketimpangan Struktur penguasaan tanah menimbulkan rasa tidak adil di masyarakat tengah. itu, menurut Menteri Keadaan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jakarta – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam penegakan hukum, termasuk untuk menghadapi persoalan mafia tanah. Hal

Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 pada

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran melalui Aplikasi SIMPONIV2 dan Bedah

Palangka Raya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengambil langkah cepat

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran melalui Aplikasi SIMPONIV2 dan Bedah

Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 pada

Jakarta – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam penegakan hukum, termasuk untuk menghadapi persoalan mafia tanah. Hal

Palangka Raya – Ketimpangan Struktur penguasaan tanah menimbulkan rasa tidak adil di masyarakat tengah. itu, menurut Menteri Keadaan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional