Sekjen ATR/BPN Instruksikan Satker Se-Indonesia untuk Fokus Membedah DIPA 2026

- Penulis

Rabu, 17 Desember 2025 - 09:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran melalui Aplikasi SIMPONIV2 dan Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, di Jakarta pada Kamis (11/12/2025). Acara ini digelar untuk menyamakan pemahaman seluruh satuan kerja (Satker) terkait arah perencanaan dan kebutuhan anggaran tahun 2026.

“Setelah kegiatan ini, saya minta masing-masing Satker melakukan bedah DIPA. Tentukan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), sarana, dan kesiapan pelaksanaan sejak awal. Saya ingin kita semuanya benar-benar memahami postur anggaran kita di tahun 2026. Kalau nanti ada keberhasilan, itu keberhasilan kita bersama,” ujar Dalu Agung Darmawan kepada jajaran ATR/BPN yang hadir.

Dengan pesan tersebut, Sekjen ATR/BPN menekankan agar seluruh Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat Pengelola Anggaran segera melakukan penajaman perencanaan. Anggaran nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 yang akan dikelola mencapai Rp9,49 triliun. Terbagi dengan Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Besaran anggaran tersebut diharapkan dapat dikelola dengan perencanaan yang matang sesuai kebutuhan tiap Satker.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalu Agung Darmawan mengingatkan, daerah memegang peranan besar karena sebagian PNBP bersumber dari layanan pertanahan yang diberikan Kantor Pertanahan. “PNBP itu sebagian besar berasal dari daerah. Pastikan target Rp1,92 triliun itu dapat dimanfaatkan dengan baik,” pesannya kepada para peserta.

Senator dengan pernyataan Sekjen ATR/BPN, Kepala Bagian Program Perencanaan, Budiyarsih, juga menyoroti pentingnya data dalam penyusunan anggaran. “Kualitas perencanaan yang baik dimulai dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh Satker memahami mekanisme perekaman PNBP secara benar, selaras, dan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Usai sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan tema “Tata Cara dan Simulasi Perekaman Target PNBP melalui Aplikasi SIMPONIV2”. Sesi ini menghadirkan narasumber, yaitu dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan, David Nalendra Fitriawan; serta dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan, Pamuji Harto. Diskusi dimoderatori oleh Kepala Subbagian Perencanaan Tahunan, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan, Anggraeni Puspitasari.

Adapun peserta kegiatan ini antara lain sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta para Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi se-Jabodetabek yang hadir langsung, dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia lainnya yang hadir secara bold. (SG/RS)

*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI
Dua Ranperda RTRW di Provinsi NTT Memasuki Tahap Pembahasan Lintas Sektor
FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal
Lewat Digitalisasi Layanan Urus Surat Tanah jadi Lebih Cepat, Praktis, dan Transparan
Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan
Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPSDM Kementerian ATR/BPN
Hanya Menunggu 4 Hari, Layanan Pengukuran Pertanahan Lebih Terukur, Teratur, dan Pasti
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 23:28 WIB

MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:38 WIB

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:15 WIB

Dua Ranperda RTRW di Provinsi NTT Memasuki Tahap Pembahasan Lintas Sektor

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:14 WIB

FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:13 WIB

Lewat Digitalisasi Layanan Urus Surat Tanah jadi Lebih Cepat, Praktis, dan Transparan

Berita Terbaru

Uncategorized

MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL

Jumat, 9 Okt 2026 - 23:28 WIB

Uncategorized

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI

Jumat, 9 Okt 2026 - 12:38 WIB

Uncategorized

FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal

Jumat, 9 Okt 2026 - 05:14 WIB