Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 04:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan tersebut bisa tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya pertama kali.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Uunk Din Parunggi merincikan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota yang memberikan pembebasan BPHTB dan 42 kabupaten/kota yang memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan ini jadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, kebijakan tersebut adalah bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB bagi masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi. (LS/YZ)

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ditjen PTPP melalui Direktorat KTPP gelar Kegiatan Uji Petik Kajian Revisi Permen ATR/BPN 18/2024 di Provinsi Bali
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata
Perbedaan Pemecahan dan Pemisahan Sertipikat
IRONIS! Akses Warga di Jakenan Dipenuhi Batu dan Tanah, Kapan Jalan Tondomulyo – Sidoarum Layak Bisa Dinikmati?
Apel Pagi Kantah Kota Pekalongan: Tanamkan Budaya 3S untuk Wujudkan Pelayanan Prima
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Perkuat Koordinasi dan Kepercayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Gelar Rapat Pembahasan Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 06:01 WIB

Ditjen PTPP melalui Direktorat KTPP gelar Kegiatan Uji Petik Kajian Revisi Permen ATR/BPN 18/2024 di Provinsi Bali

Rabu, 18 November 2026 - 06:00 WIB

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Rabu, 18 November 2026 - 05:58 WIB

Perbedaan Pemecahan dan Pemisahan Sertipikat

Selasa, 17 November 2026 - 23:44 WIB

Apel Pagi Kantah Kota Pekalongan: Tanamkan Budaya 3S untuk Wujudkan Pelayanan Prima

Selasa, 17 November 2026 - 04:19 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Berita Terbaru

Uncategorized

Perbedaan Pemecahan dan Pemisahan Sertipikat

Rabu, 18 Nov 2026 - 05:58 WIB