JAKARTA – Perjalanan panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali memasuki babak penting. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan dukungan agar RUU yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana tersebut segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Sikap itu disampaikan Dr. M. Nasir Djamil, S.Ag., M.Si., anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, dalam pembahasan bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
PKS menilai penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya untuk memastikan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang jelas.
Nasir Djamil menyoroti panjangnya proses pembahasan regulasi tersebut. RUU Perampasan Aset telah menjadi agenda yang diperjuangkan sejak 2008 dan sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015–2019.
Lamanya proses legislasi tersebut menjadi perhatian tersendiri. Menurutnya, pembahasan yang telah berjalan bertahun-tahun perlu dituntaskan agar kepastian hukum dan harapan publik terhadap penanganan tindak pidana, khususnya korupsi, dapat semakin diperkuat.
Dalam kesempatan itu, Nasir juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembahasan RUU tersebut.
Ia turut mengapresiasi keterlibatan pemerintah, tim perumus, tim sinkronisasi, kalangan akademisi, pakar, mahasiswa, masyarakat, hingga insan pers yang memberikan perhatian dan masukan terhadap proses penyusunan regulasi.
PKS berharap RUU Perampasan Aset nantinya tidak hanya menjadi produk legislasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat. Penguatan aturan dinilai penting agar penegakan hukum berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.
Dengan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II, RUU Perampasan Aset selanjutnya dijadwalkan memasuki tahapan Rapat Paripurna DPR RI. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan sebelum rancangan memperoleh status hukum sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.
Penantian panjang terhadap regulasi ini diharapkan dapat menghasilkan landasan hukum yang semakin kuat dalam mendukung pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
















