Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) mengadakan Wrap Up Meeting pada Kamis (17/10/2024). Pertemuan ini membahas terkait penyusunan Implementation Completion Results (ICR) sebagai wujud penuntasan untuk Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) atau One Map Project yang dilakukan bersama World Bank.
Direktur Jenderal (Dirjen) SPPR, Virgo Eresta Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Ditjen SPPR, Hendy Pranabowo hadir langsung membuka pertemuan. Ia menyebut, One Map Project akan resmi berakhir pada Oktober 2024. Menjelang akhir proyek, ada dua hal yang menjadi perhatian/concern pihak yang terlibat, yaitu misi Implementation Support dan misi Implementation completion results (ICR).
“Jadi dua misi ini untuk melengkapi semua yang dilakukan untuk pengakhiran project ini. Tujuannya biar teman-teman dari World Bank ini meninjau capaian kinerja kita, baik capaian teknis maupun pelaksanaan lainnya. Juga untuk menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah pengakhiran project,” jelas Hendy Pranabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ke depannya, setelah program PPRA ini akan ada transisi terhadap program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP). Ia menyebut bahwa program ILASP cakupannya lebih besar dari program PPRA.
“Yang menjadi tantangan adalah, ini lebih besar (cakupan) stakeholder-nya. Karena nantinya ini tak hanya berlangsung di SPPR saja, namun juga di tata ruang, penatagunaan tanah, bahkan nantinya sebagian besar juga ada di Badan Informasi Geospasial (BIG). Jadi ini koordinasi yang besar antar stakeholder,” kelas Sesditjen SPPR.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Land Administration Specialist dari World Bank, Donkyu Kwak menjelaskan misi utama dari ICR ini adalah untuk mengkaji akuntabilitas termasuk pengembangan dari hasil melalui tiga aspek, yaitu relevansi, efektivitas dan efisiensi, serta keberlanjutan.
“Dan semua temuan yang ada ini akan diterjemahkan sebagai knowledge sharing atau pengetahuan untuk disebarluaskan. Dan juga kita berkesempatan untuk mengkaji compliance atau kepatuhan terhadap perspektif aspek lingkungan dan sosial serta pengadaan dan pengelolaan keuangan,” ucap Donkyu Kwak.
Sementara itu, Land Geospatial Specialist dari World Bank, Danillo Ramos Antonio mengatakan bahwa hasil utama yang dicapai selama project berhasil melebihi target awal. “Tentu saja kita sangat senang sekali, luar biasa Bapak/Ibu. Ingat dua tahun yang lalu kita mencoba meningkatkan targetnya menjadi semakin ambisius lagi, hampir 2 kali terkait target pemetaan tanah, yaitu dari 4 juta persil menjadi 7 juta. Ringkasnya, semua indikator sudah dicapai bahkan melebihi target awalnya,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Yoga Suwarna; Land Tenure Specialist World Bank, Willem van der Muur; Program Management Advisor PPRA, M. Sigit Widodo; serta beberapa perwakilan dari BIG dan Kementerian ATR/BPN.
Humas Kantah Kota Pekalongan
