Jakarta – Langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam menyikapi polemik pagar laut yang mencuat sejak awal tahun 2025, mendapat dukungan penuh dari berbagai kelompok masyarakat maupun perorangan. Salah satu dukungan datang dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008-2009, Susno Duadji.
“Pertama kita bersyukur, bahwa ini sudah semakin terang. Kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR/BPN. Karena, awal mula yang berani membukanya ya dari Kementerian ATR/BPN ini,” ungkap Susno Duadji dalam sesi telekonferensi Sindo Prime, Sindo News TV, Selasa (04/02/2025).
Susno Duadji mengatakan, keterbukaan Menteri Nusron dalam memberikan informasi mengenai polemik ini kepada masyarakat perlu didukung penuh. Mulai dari proses pemeriksaan sertipikat, pembatalan sertipikat, hingga proses gelar perkara yang saat ini tengah berlangsung. “Kita percaya kepada kementerian ini, bahwa nantinya persoalan-persoalan pertanahan di tempat lain pun akan diusut seperti ini. Tapi, tentu tidak sekaligus,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat kegigihan Menteri Nusron, ia juga mendorong agar semua pihak terlibat juga berani mengambil langkah tegas, terutama Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. “Bertindak, masa Kementerian ATR/BPN saja yang berani. Ini bukan lagi tuntutan, tapi kewajiban,” tegas Susno Duadji.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis yang juga hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut menyampaikan bahwa langkah tegas yang diambil Kementerian ATR/BPN perlu didukung semua pihak. “Sebenarnya kalau semua bersikap kooperatif, terbuka, ini akan bisa terang-benderang. Masyarakat bisa melihat bagaimana proses ini sejak awal hingga akhirnya nanti,” tuturnya.
Mewakili Nelayan, Kholid yang juga hadir di lokasi telekonferensi berharap, polemik pagar laut bisa segera diatasi melalui proses hukum yang transparan dan adil. “Karena, memang sudah seharusnya pihak pemerintah seperti itu (mengambil langkah tegas, red). Melakukan yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkas Kholid. (GE/MW)
*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*
