Jakarta – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejalan dengan arah pembangunan nasional. Untuk itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menargetkan predikat A pada SAKIP Kementerian ATR/BPN sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
“Hasil dari penilaian kementerian/lembaga dan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa nilai SAKIP kita itu cenderung naik dalam dua tahun terakhir. Tapi ini juga perlu kita dukung bersama untuk mencapai predikat A,” terang Sekjen Kementerian ATR/BPN dalam Webinar Nasional bertajuk Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A, Selasa (17/06/2025).
Nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 adalah 69,17 dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai itu meningkat pada 2024, yakni 70.54 dengan predikat yang sama. Melalui webinar ini, Pudji Prasetijanto Hadi, mendorong jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) untuk tidak ragu mengidentifikasi serta menyampaikan hambatan dalam pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rekan-rekan di wilayah tidak sendiri. Kami di pusat siap memberikan arahan, masukan, dan solusi atas kendala yang dihadapi. Jangan sampai ada mata rantai yang terputus,” kata Sekjen Kementerian ATR/BPN dalam webinar yang menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian PPN/BAPPENAS.
Menanggapi tantangan dalam pelaporan kinerja dari satuan kerja pusat maupun daerah, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pengembangan fitur e-SAKIP pada aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan).
“Mudah-mudahan apa yang tengah diupayakan bisa menambah semangat kita dalam mengelola SAKIP. Dengan begitu bisa memudahkan tim penilai maupun pimpinan untuk melihat sejauh mana kita sudah melakukan perubahan-perubahan dalam pengelolaan kinerja menuju SAKIP,” terang Andi Tenri Abeng.
SAKIP itu sendiri merupakan sistem integral yang menyatukan seluruh proses manajemen kinerja instansi pemerintah. Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Einstein Al Makarima Mohammad, dalam kesempatan ini menjelaskan, SAKIP meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
Pada kesempatan ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN hadir didampingi Plt. Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Budi Santosa serta Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin. Dengan dilaksanakannya webinar, diharapkan pencapaian predikat A pada SAKIP bukan sekadar target administratif, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh menuju birokrasi yang berdampak, efektif, dan profesional. (GE/RT)
*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*
