Ciptakan Layanan Pertanahan yang Semakin Akuntabel, Tuntas, dan Bersih, Menteri Nusron akan Lakukan Penguatan Sistem dan Kapasitas SDM

- Penulis

Jumat, 15 November 2024 - 04:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ingin menciptakan layanan pertanahan yang semakin akuntabel, tuntas, dan bersih melalui penguatan sistem tata kelola administrasi pertanahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Demikian ia katakan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/11/2024).

“Jadi kata kuncinya kita adalah pelayanan. Dalam pelayanan kita harus cepat, akuntabel, bersih, jangan membeda-bedakan masyarakat. Saya yakin kita sudah bekerja keras untuk memberikan pelayanan, tapi harus dibarengi kerja cerdas, taktis, dan tuntas,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

Mengawali pertemuan, Menteri Nusron menyimak laporan yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta terkait dengan capaian output dari program prioritas yang dilaksanakan di Jakarta. Untuk mengetahui secara detail hambatan dan tantangan serta permasalahan yang ada di dalam tercapainya target, Menteri Nusron pun menanyakan langsung kepada jajarannya, khususnya para Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing Kota Administrasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk mewujudkan pelayanan seperti yang disebutkan, kepada jajaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Menteri Nusron mengajak untuk sama-sama memberantas pungutan liar (pungli). Menurutnya, hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan. “Itu salah satu solusi untuk mempercepat proses layanan,” lanjutnya.

Sementara untuk mempercepat fungsi pelayanan, bisa dilakukan dengan mutasi dan rotasi secara efektif dan efisien. Cara demikian diharapkan dapat meningkatkan loyalitas jajaran terhadap Kementerian ATR/BPN. “Nanti supaya ada reward and punishment, jadi tidak terjebak di comfort zone,” ujar Menteri Nusron.

“Persepsi publik tentang lembaga ini harus dijaga, saya ingin ada transformasi. Kata kuncinya adalah pelayanan yang akuntabel, compliance, risk management dihitung, dan bersih,” pungkas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan meminta kepada jajaran di lingkungan Kantor Wilaya BPN Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih saat ini sudah masuk di era transparansi di mana masyarakat bisa secara langsung menilai kinerja dari layanan yang diberikan. “Kita bantu program Bapak Menteri karena Kanwil dan Kantah merupakan ujung tombak dari layanan pertanahan,” kata Ossy Dermawan.

Turut mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (LS/JR/RA)

Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Serahkan 499 Sertipikat Hak Pakai, Kementerian ATR/BPN Amankan Rp124 Triliun Aset Pemprov DKI Jakarta Sepanjang 2026
Terdapat Perbedaan Luas Antara Alas Hak Lama dan Sertipikat? Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasannya
Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Lewat Sektor Pertanahan dan Tata Ruang
Evaluasi Rutin Divisi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
PRESS RELEASE APBN MEI 2026, EVALUASI IKPA, DAN REFRESHMENT PENYELESAIAN TAGIHAN APBN
Pemprov DKI Jakarta Beri Penghargaan kepada Kementerian ATR/BPN atas Percepatan Pengamanan Aset
Sertipikasi Tanah DKI Jakarta Capai 98,6%, Wamen Ossy: Jadi Contoh Baik bagi Daerah Lain
Koordinasi Percepatan Sertipikasi 3 Juta Rumab Bersama Dinas PUPR
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 01:53 WIB

Serahkan 499 Sertipikat Hak Pakai, Kementerian ATR/BPN Amankan Rp124 Triliun Aset Pemprov DKI Jakarta Sepanjang 2026

Jumat, 26 Juni 2026 - 01:51 WIB

Terdapat Perbedaan Luas Antara Alas Hak Lama dan Sertipikat? Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasannya

Jumat, 26 Juni 2026 - 01:50 WIB

Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Lewat Sektor Pertanahan dan Tata Ruang

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:53 WIB

Evaluasi Rutin Divisi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:29 WIB

PRESS RELEASE APBN MEI 2026, EVALUASI IKPA, DAN REFRESHMENT PENYELESAIAN TAGIHAN APBN

Berita Terbaru

Uncategorized

Evaluasi Rutin Divisi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Kamis, 25 Jun 2026 - 19:53 WIB