Lantik Jabatan Baru di Lingkup Eselon II, Menteri Nusron Ingatkan 80% Tugas Pokok Kementerian ATR/BPN adalah Pelayanan

- Penulis

Jumat, 25 Juli 2025 - 04:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (23/07/2025). Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta ini, Menteri Nusron mengingatkan kembali bahwa inti dari tugas pokok Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan kepada masyarakat.

“Tugas pokok kita di ATR/BPN ini 80% intinya ada di pelayanan atau services government. Maka kata kunci suksesnya ada dua, pertama adalah sistem yang efisien yang memudahkan layanan, kemudian kedua adalah sumber daya manusia (SDM),” tegas Menteri Nusron.

Pelantikan kali ini tergolong istimewa karena mayoritas pejabat yang dilantik menempati jabatan baru, terutama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). “Jabatan yang dilantik kali ini unik karena hampir semuanya adalah pos baru. Ada 1 Sekretaris Badan, 3 Kepala Pusat, dan 1 Kepala Kanwil. Karena itu, tentu ada tantangan baru,” ujar Menteri Nusron.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, investasi utama Kementerian ATR/BPN bukanlah pada infrastruktur fisik, seperti gedung atau jembatan, melainkan pada penguatan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kalau saya boleh mengatakan, masa depan ATR/BPN itu ada di tangan BPSDM. Kalau BPSDM set up SDM-nya salah, ke depannya output-nya juga akan salah,” tutur Menteri Nusron.

Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya pelatihan manajemen risiko bagi pegawai dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, kesadaran dan pemahaman atas risiko kebijakan masih minim. “Saya lihat ini masih blank. Bagaimana risiko yang akan dimunculkan akibat kebijakan kita, apa mitigasinya, semua belum diputuskan dengan baik,” ungkapnya.

Karena itu, ia memberikan mandat besar kepada BPSDM untuk menjawab tantangan penguatan SDM sebagai bagian dari transformasi pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Khusus kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Utara, Menteri Nusron mengingatkan pentingnya menjaga akurasi data pertanahan di kawasan perbatasan negara.

Sementara untuk Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dan Maluku Utara serta seluruh pejabat yang dilantik, Menteri Nusron mengamanatkan untuk terus berinovasi yang relevan dengan perkembangan zaman dan bekerja dengan semangat pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. “Sekali lagi, kita sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai semangat meritokrasi sesuai dengan jiwa zaman yang dibutuhkan. Selamat bekerja,” pungkasnya.

Adapun jabatan baru yang dilantik kali ini antara lain Sekretaris BPSDM; Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada BPSDM; Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional pada BPSDM; Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi pada BPSDM; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang turut dilantik dalam kesempatan ini, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Ditjen PSKP; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara.

Hadir secara daring dalam pelatikan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hadir secara luring, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/YZ)

*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Serahkan 499 Sertipikat Hak Pakai, Kementerian ATR/BPN Amankan Rp124 Triliun Aset Pemprov DKI Jakarta Sepanjang 2026
Terdapat Perbedaan Luas Antara Alas Hak Lama dan Sertipikat? Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasannya
Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Lewat Sektor Pertanahan dan Tata Ruang
Evaluasi Rutin Divisi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
PRESS RELEASE APBN MEI 2026, EVALUASI IKPA, DAN REFRESHMENT PENYELESAIAN TAGIHAN APBN
Pemprov DKI Jakarta Beri Penghargaan kepada Kementerian ATR/BPN atas Percepatan Pengamanan Aset
Sertipikasi Tanah DKI Jakarta Capai 98,6%, Wamen Ossy: Jadi Contoh Baik bagi Daerah Lain
Koordinasi Percepatan Sertipikasi 3 Juta Rumab Bersama Dinas PUPR
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 01:53 WIB

Serahkan 499 Sertipikat Hak Pakai, Kementerian ATR/BPN Amankan Rp124 Triliun Aset Pemprov DKI Jakarta Sepanjang 2026

Jumat, 26 Juni 2026 - 01:51 WIB

Terdapat Perbedaan Luas Antara Alas Hak Lama dan Sertipikat? Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasannya

Jumat, 26 Juni 2026 - 01:50 WIB

Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Lewat Sektor Pertanahan dan Tata Ruang

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:53 WIB

Evaluasi Rutin Divisi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:29 WIB

PRESS RELEASE APBN MEI 2026, EVALUASI IKPA, DAN REFRESHMENT PENYELESAIAN TAGIHAN APBN

Berita Terbaru

Uncategorized

Evaluasi Rutin Divisi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Kamis, 25 Jun 2026 - 19:53 WIB