Jakarta – Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan di Indonesia Bersama ini dilakukan antara pemerintah dengan stakeholder terkait salah satunya melalui rencana Kerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda khususnya di Lokasi food estate dan food security menjadi prioritas nasional dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di wilayah Indonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk menyukseskan program ketahanan pangan tersebut dengan menyediakan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang terkait ketersediaan lahan serta membuat kebijakan yang lebih efktif dan efisien.
Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR), Yoga Suwarna, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota serta Detail Tata Ruang dan juga Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan pemukiman dan menjaga ketahanan pangan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Layanan Informasi Geospasial Tematik Multiguna, Royger M. Simanjuntak, menambahkan bahwa Ditjen SPPR saat ini sedang melakukan penyusunan peta potensi lahan pada Area Penggunaan Lain (APL) di wilayah Indonesia yang diharapkan dapat digunakan untuk berbagai sektor salah satunya ketahanan pangan.
Demi menyukseskan proyek ini, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda turut memprakarsai sebuah pilot project pengembangan lahan pertanian terpadu di Kabupaten Humbang Hasunditan, Provinsi Sumatera Utara selama 12 bulan ke depan. Harapannya kegiatan ini dapat melakukan optimalisasi terkait pertanian khusunya dalam penggunaan teknologi berbasis geospasial.
Berita selengkapnya, Kunjungi: https://djsppr.atrbpn.go.id/berita/sinergi-lintas-sektor-ditjen-sppr-hadiri-undangan-kedubes-kerajaan-belanda-dukung-ketahanan-pangan
