Jayapura – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua untuk terus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan. Di jajaran depan BPN se-Papua, Menteri Nusron mengingatkan kembali dasar pelayanan yang perlu dijadikan pedoman.
“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” ujar Menteri Nusron di Jayapura, Rabu (19/11/2025).
Penguatan pelayanan publik adalah agenda yang juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, Menteri Nusron ingin menyempurnakan alur kerja dan pemanfaatan teknologi terus diperkuat agar setiap proses layanan berjalan lebih efisien dan akurat. Penguatan digitalisasi juga dinilai penting untuk memastikan data pertanahan dapat dikelola secara lebih modern dan terpercaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, pelayanan pertanahan di Papua tersebar di dua Kanwil BPN Provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Kanwil BPN Provinsi Papua menaungi wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, menaungi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan keberhasilan reformasi layanan. Ia mendorong seluruh jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua untuk terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme agar pelayanan pertanahan memberikan pengalaman positif bagi masyarakat Papua.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” pungkas Menteri Nusron.
Pada hari yang sama, sebelum Menteri Nusron tiba di Kanwil BPN Provinsi Papua, ia telah menjalankan beberapa agenda kerja, seperti penyerahan sertipikat tanah. Kali ini Menteri Nusron menyerahkan 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat BMN dan 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua. Ia juga melakukan Sosialisasi Perlindungan dan Pengadministrasian Tanah Ulayat, untuk memastikan hak masyarakat adat terlindungi dengan jelas dan terlindungi dari potensi pelestariannya.
Selain itu dalam sesi pelatihan di Kanwil, turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi beserta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua. (JM/RT)
*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*
