Suaraaktivis.com – Pati Jawa Tengah
Lagi dan lagi peristiwa disekitaran dunia Pertambangan Legal maupun Ilegal yang sering diabaikan oleh oknum Pemilik tambang. Kali ini tidak mencakup dengan persoalan perizinan melainkan kelengkapan keamanan K3 untuk para pekerja disaat melakukan aktivitas.
Terpantau disalah satu pertambangan yang berada didesa Sumbermulyo, para pekerja tidak mengenakan perlengkapan salah satunya Operator dari beberapa alat berat (Escavalator). Hal tersebut dinilai Pemilik usaha mengabaikan keselamatan pekerja.
Pemilik usaha tambang yang mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional, pencabutan izin usaha, denda miliaran rupiah, hingga pidana penjara jika terjadi kecela
pekerja pertambangan wajib menggunakan dan mematuhi aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Mengingat industri pertambangan memiliki risiko bahaya yang sangat tinggi, penerapan K3 berfungsi sebagai pilar utama untuk melindungi keselamatan jiwa pekerja dan mengendalikan risiko kecelakaan kerja.
Menurut pengakuan masyarakat, hal tersebut tidak pernah dikenakan oleh para pekerja yang berada di pertambangan galian C Sumbermulyo.” Jelas kata warga masyarakat sekitar
Adanya hal tersebut, Tubagus Sukendar menegaskan” Kewenangan pengawasan dan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja pertambangan secara umum berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).” Tegas Sukendar
Dan Pemerintah melalui Kementerian ESDM secara tegas membantah adanya pembiaran dan terus memperketat pengawasan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor pertambangan. ESDM tidak segan memberikan sanksi administratif hingga mencabut izin operasional perusahaan yang terbukti membandel dan mengabaikan standar keselamatan.
Pejabat yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran K3 di perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, hingga pemecatan. Hal ini diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Ketenagakerjaan terkait penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam tugas pengawasan.Pelanggaran tersebut berdampak fatal tidak hanya bagi perusahaan, namun juga aparat yang berwenang jika terbukti menerima suap atau dengan sengaja mengabaikan laporan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
(Arie)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
