Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 04:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang. Hal tersebut menjadi pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Jumat (13/11/2026), di Jakarta.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.

Untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh, Dirjen PSKP mengusulkan tiga langkah penting yang harus dilakukan setelah Rakor ini. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Dengan begitu, setiap perkara yang berhasil diungkap dapat menjadi pembelajaran untuk mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan sistem.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Hal itu mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, sistem yang transparan dan akuntabel, serta digitalisasi yang mampu meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.

Upaya ketiga bisa dilakukan dengan memperkuat sinergi dalam penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam setiap penanganan perkara. “Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tutur Iljas Tedjo Prijono.

Berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, diketahui total target operasi (TO) tahun 2026 ada 120 kasus. Dengan adanya Satgas Anti-Mafia Tanah, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan menetapkan 151 tersangka. Dari penanganan tersebut, tanah seluas 110.046.567 meter persegi telah diselamatkan, dengan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ucap Hendra Gunawan.

Adapun Rakor yang dihadiri oleh 414 peserta gabungan dari perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi ini berlangsung selama dua hari, yakni sejak 12-13 November 2026. Dalam penutupan Rakor, hadir pula Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso. (GE/CK)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Perkuat Koordinasi dan Kepercayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Gelar Rapat Pembahasan Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah
Pelataran Kantor Pertanahan Kota Pekalonga
Testimoni Masyarakat Pelayanan Peralihan Hak Terintegritas
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Perpanjangan dan Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 04:19 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Selasa, 17 November 2026 - 04:18 WIB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Selasa, 17 November 2026 - 04:15 WIB

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 17 November 2026 - 04:13 WIB

Perkuat Koordinasi dan Kepercayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Gelar Rapat Pembahasan Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah

Selasa, 17 November 2026 - 01:02 WIB

Pelataran Kantor Pertanahan Kota Pekalonga

Berita Terbaru

Uncategorized

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Selasa, 17 Nov 2026 - 04:19 WIB

Uncategorized

Pelataran Kantor Pertanahan Kota Pekalonga

Selasa, 17 Nov 2026 - 01:02 WIB