KARAWANG – Ghazali Center Indonesia (GCI) resmi membawa persoalan dugaan penyimpangan pengelolaan paket pekerjaan Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan (DPKPP) Kabupaten Karawang ke ranah pengaduan hukum.
Organisasi tersebut mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Karawang pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 11.20 WIB untuk menyampaikan laporan pengaduan (Lapdu). GCI berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri sejumlah dugaan yang berkaitan dengan proses pengelolaan paket pekerjaan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur GCI, Lili Gojali, sebelumnya telah mempertanyakan sejumlah mekanisme pelaksanaan paket Pokir, di antaranya kewenangan pejabat terkait, proses penentuan penyedia, hingga realisasi pekerjaan di lapangan.
Persoalan itu sempat dibahas dalam audiensi GCI dengan DPKPP Karawang pada Selasa (3/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, rombongan GCI diterima Sekretaris DPKPP, Angga Satria Atmaja. GCI menyebut belum berhasil bertemu langsung dengan Kepala Dinas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pengurus GCI, Apriyona, ST, menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan adanya keterbukaan dalam setiap tahapan penggunaan anggaran Pokir.
Menurutnya, informasi mengenai perencanaan, penentuan lokasi, proses pengadaan, penyedia, nilai kontrak, hingga hasil pekerjaan perlu dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.
“Anggaran Pokir merupakan uang publik. Karena itu, penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin semuanya terang, mulai dari perencanaan sampai realisasi pekerjaan,” tegas Apriyona.
Melalui laporan yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Karawang, GCI meminta agar dugaan pengondisian penyedia dan transaksi paket pekerjaan tersebut ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
SeputarKarawang.com Buka Ruang Hak Jawab
Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan, redaksi SeputarKarawang.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala DPKPP Kabupaten Karawang terkait laporan dan sejumlah pernyataan yang disampaikan GCI.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima tanggapan atau klarifikasi dari pihak DPKPP.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Kepala DPKPP maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Perlu ditegaskan, informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pemberitaan ini bersumber dari laporan dan keterangan pihak GCI. Kebenaran dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pendalaman oleh aparat penegak hukum. Seluruh pihak tetap harus dihormati haknya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Sumber: Fokusinews.com
