Karawang -Persoalan keberadaan tower telekomunikasi di kawasan permukiman Gempol, Gang Remaja 2, RT 009/RW 006, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, memasuki babak baru. Setelah dilakukan pengecekan administrasi, dokumen perizinan tower tersebut tidak ditemukan dan belum tercatat dalam data perizinan yang diperiksa.
Kondisi itu mendorong warga bersama sejumlah tokoh masyarakat Karawang mendatangi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, Drs. Iwan Ridwan Fatahillah, untuk meminta kepastian mengenai legalitas menara yang telah lama berdiri di lingkungan permukiman tersebut.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan keberatan sekaligus mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta kejelasan mengenai status perizinan, pihak yang bertanggung jawab atas operasional tower, hingga tindak lanjut terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan menara tersebut diturunkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala DPMPTSP Karawang, Drs. Iwan Ridwan Fatahillah, menyampaikan komitmennya untuk segera mengundang pihak pemilik atau pengelola tower bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang.
Rencana pemanggilan itu diharapkan menjadi pintu masuk untuk meminta pertanggungjawaban pihak pengelola sekaligus memeriksa dokumen legalitas bangunan secara menyeluruh.
Namun, warga menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pemanggilan pemilik tower. Mereka menunggu tindakan nyata pemerintah, terutama apabila dalam pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan dokumen perizinan yang sah.
Kedatangan warga bersama tokoh masyarakat Karawang ke kantor DPMPTSP merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan keberatan terhadap keberadaan tower tersebut.
Masyarakat menginginkan pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang sudah disampaikan melalui pengaduan resmi. Terlebih, hasil pengecekan administrasi disebut belum menemukan dokumen izin dan tower tersebut belum tercatat dalam data perizinan yang diperiksa.
Tokoh masyarakat Karawang, H. Awandi Siroj Suwandi, turut menyuarakan desakan agar Satpol PP mengambil tindakan apabila keberadaan tower terbukti tidak memiliki izin dan ditolak masyarakat sekitar.
“Kalau memang keberadaan tower tersebut sangat mengganggu masyarakat baiknya Satpol PP membongkar tower tersebut,” ujar H. Awandi Siroj Suwandi, Selasa (03/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan status perizinan sebelum menentukan langkah penertiban. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan tidak adanya izin, sementara masyarakat menolak keberadaan tower, penindakan harus segera dilakukan sesuai ketentuan.
“Kalau memang tower tersebut tidak ada izinnya dan ditolak warga lingkungan agar segera Satpol PP Karawang bertindak untuk diturunkan saja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas aspirasi masyarakat yang menginginkan kepastian. Warga berharap komitmen Kepala DPMPTSP untuk memanggil pemilik tower bersama Satpol PP segera direalisasikan, bukan sekadar menjadi janji tanpa tindak lanjut.
Persoalan legalitas menjadi pokok keberatan warga. Tower yang disebut telah berdiri sejak 2013 itu selama ini dipertanyakan masa berlaku izin dan proses perpanjangannya.
Dalam pengaduan tertanggal 26 September 2026 yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang, masyarakat menyebut izin awal tower berlaku selama 10 tahun.
Setelah masa tersebut berakhir, warga mempertanyakan dasar hukum kelanjutan operasional menara.
Masyarakat mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara transparan dari pihak pengembang maupun vendor terkait rencana perpanjangan izin. Mereka juga menyatakan tidak pernah dimintai persetujuan secara langsung.
Bahkan, dalam pengaduan yang sama, warga menyebut pihak Kelurahan Tanjungpura belum pernah mengeluarkan izin perpanjangan untuk tower tersebut.
Kini, setelah pengecekan administrasi tidak menemukan dokumen izin dan statusnya belum tercatat dalam data perizinan yang diperiksa, masyarakat meminta pemerintah menelusuri seluruh dokumen yang seharusnya dimiliki pengelola.
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah tower tersebut pernah memperoleh izin sebelumnya, apakah terdapat pengajuan perpanjangan, serta bagaimana dasar hukum operasionalnya selama ini.
Selain legalitas, warga mempersoalkan aspek keselamatan konstruksi tower yang berada di tengah kawasan permukiman.
Lokasi menara disebut berdekatan dengan aliran sungai. Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir terhadap kekuatan fondasi dan kestabilan tanah, terutama saat hujan deras, angin kencang, maupun petir.
Warga meminta pemerintah melakukan pemeriksaan teknis terhadap struktur bangunan, fondasi, serta kondisi tanah di sekitar lokasi.
Masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan dampak paparan radiasi elektromagnetik dalam jangka panjang.
Dalam pengaduan tersebut, nama Sri Setyaningsih turut disebut. Warga mengklaim sejumlah peralatan elektronik rumah tangganya mengalami kerusakan selama tower berdiri. Mereka juga menyampaikan adanya keluhan kesehatan yang dialami Sri Setyaningsih bersama keluarganya.
Meski demikian, dugaan hubungan antara operasional tower dengan kerusakan perangkat elektronik maupun gangguan kesehatan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan medis dan kajian teknis.
Melalui pengaduan kepada pemerintah daerah, masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta seluruh aktivitas atau operasional tower dihentikan sampai persoalan legalitas dan keselamatannya memperoleh kepastian.
Kedua, meminta izin lingkungan maupun rekomendasi yang telah diterbitkan ditinjau kembali. Warga juga menolak perpanjangan izin apabila prosesnya tidak memperhatikan aspirasi masyarakat terdampak.
Ketiga, meminta pemerintah memfasilitasi mediasi antara masyarakat dengan perusahaan pemilik atau pengelola tower untuk mencari penyelesaian.
Pengaduan tersebut ditembuskan kepada Lurah Tanjungpura, Camat Karawang Barat, serta DPMPTSP Kabupaten Karawang.
Kini, masyarakat menunggu realisasi komitmen Kepala DPMPTSP Karawang untuk mengundang pemilik tower bersama Kasatpol PP.
Bagi warga, persoalan ini membutuhkan keputusan yang jelas. Apabila pemeriksaan lanjutan memastikan persyaratan perizinan tidak terpenuhi, mereka meminta pemerintah melakukan penertiban hingga pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku.
