Diduga Salah Guna Anggaran Bimtek ke Bali Ketua Umum HMI, Minta (APH) Periksa Reje Kampung

- Penulis

Senin, 20 Mei 2024 - 15:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Tengah, suaraaktivis.com – Formatur/Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah,Afdhalal Gifari, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa Reje Kampung dan RGM yang diduga menggunakan dana desa sebesar 30 juta rupiah untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali. Senin, 20 Mei 2024.

“Kegiatan itu tanpa sepengetahuan PJ Bupati Aceh Tengah, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk program ketahanan pangan di kampung tersebut,” kata Afdhalal Gifari

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Afdhalal Gifari mengungkapkan, penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimtek di luar daerah tidak sejalan dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam program ketahanan pangan.

“Dana desa yang berasal dari program ketahanan pangan seharusnya digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di kampung, bukan untuk perjalanan dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, Tambahnya.

Menurutnya, pelaksanaan Bimtek di Bali tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kampung yang saat ini sedang membutuhkan dukungan dalam bidang pertanian dan pangan.

“Ini adalah bentuk penyalahgunaan anggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, maka dari hal tersebut, semua elemen wajib di periksa oleh APH agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tambah Afdhalal.

Selain itu, Afdhalal juga mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Namun, beberapa warga kampung menyatakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kampung.

“Kami berharap dana desa bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan membantu para petani, bukan untuk kegiatan di luar daerah yang tidak ada dampaknya bagi kami,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya”. Tutup Afdhal

(Sadikin arisko)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tetapkan Wakil Bupati Indramayu Sebagai Tersangka, Rahmad Sukendar: Aspirasi Masyarakat Akhirnya Terjawab
COACHING CLINIC PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2026
Survei Kepuasan Masyarakat dan Presepsi Anti Korupsi Periode Bulan Mei
Peresmian Kampung Reforma Agraria Clumprit & Peluncuran Gerakan Wakaf Produktif
PELATARAN KANTAH KOTA PEKALONGAN
Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Melaksanakan Apel Pagi
Peresmian Kampung Reforma Agraria Clumprit Kota Pekalongan
Rapat Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 09:58 WIB

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tetapkan Wakil Bupati Indramayu Sebagai Tersangka, Rahmad Sukendar: Aspirasi Masyarakat Akhirnya Terjawab

Kamis, 11 Juni 2026 - 09:41 WIB

COACHING CLINIC PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2026

Kamis, 11 Juni 2026 - 09:39 WIB

Survei Kepuasan Masyarakat dan Presepsi Anti Korupsi Periode Bulan Mei

Selasa, 9 Juni 2026 - 07:02 WIB

PELATARAN KANTAH KOTA PEKALONGAN

Selasa, 9 Juni 2026 - 07:00 WIB

Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Melaksanakan Apel Pagi

Berita Terbaru