Diduga Salah Guna Anggaran Bimtek ke Bali Ketua Umum HMI, Minta (APH) Periksa Reje Kampung

- Penulis

Senin, 20 Mei 2024 - 15:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Tengah, suaraaktivis.com – Formatur/Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah,Afdhalal Gifari, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa Reje Kampung dan RGM yang diduga menggunakan dana desa sebesar 30 juta rupiah untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali. Senin, 20 Mei 2024.

“Kegiatan itu tanpa sepengetahuan PJ Bupati Aceh Tengah, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk program ketahanan pangan di kampung tersebut,” kata Afdhalal Gifari

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Afdhalal Gifari mengungkapkan, penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimtek di luar daerah tidak sejalan dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam program ketahanan pangan.

“Dana desa yang berasal dari program ketahanan pangan seharusnya digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di kampung, bukan untuk perjalanan dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, Tambahnya.

Menurutnya, pelaksanaan Bimtek di Bali tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kampung yang saat ini sedang membutuhkan dukungan dalam bidang pertanian dan pangan.

“Ini adalah bentuk penyalahgunaan anggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, maka dari hal tersebut, semua elemen wajib di periksa oleh APH agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tambah Afdhalal.

Selain itu, Afdhalal juga mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Namun, beberapa warga kampung menyatakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kampung.

“Kami berharap dana desa bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan membantu para petani, bukan untuk kegiatan di luar daerah yang tidak ada dampaknya bagi kami,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya”. Tutup Afdhal

(Sadikin arisko)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pelayanan Pelataran Kantah Kota Pekalongan Sabtu
Pelayanan Pelataran Kantah Kota Pekalongan Minggu
Forum Sinergi dan Apresiasi
LAYANAN PERINTIS: LEBIH CEPAT, LEBIH MUDAH!
Ditjen PTPP Berkomitmen lakukan Percepatan Pengadaan Tanah untuk Ruas Tol Semanan – Sunter – Pulo Gebang
Perkuat Reforma Agraria untuk Masyarakat dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI
Pengadaan Tanah dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Jadi Fokus Pengarahan Dirjen PTPP di Jawa Tengah
Kenalan dengan JFAPK: Asisten Penata Kadastral dan Perannya dalam Mendukung Data Kadastral Akurat
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 20 September 2026 - 06:35 WIB

Pelayanan Pelataran Kantah Kota Pekalongan Sabtu

Minggu, 20 September 2026 - 06:33 WIB

Pelayanan Pelataran Kantah Kota Pekalongan Minggu

Jumat, 18 September 2026 - 07:03 WIB

Forum Sinergi dan Apresiasi

Jumat, 18 September 2026 - 07:02 WIB

LAYANAN PERINTIS: LEBIH CEPAT, LEBIH MUDAH!

Jumat, 18 September 2026 - 04:57 WIB

Ditjen PTPP Berkomitmen lakukan Percepatan Pengadaan Tanah untuk Ruas Tol Semanan – Sunter – Pulo Gebang

Berita Terbaru

Uncategorized

Pelayanan Pelataran Kantah Kota Pekalongan Sabtu

Minggu, 20 Sep 2026 - 06:35 WIB

Uncategorized

Pelayanan Pelataran Kantah Kota Pekalongan Minggu

Minggu, 20 Sep 2026 - 06:33 WIB

Uncategorized

Forum Sinergi dan Apresiasi

Jumat, 18 Sep 2026 - 07:03 WIB

Uncategorized

LAYANAN PERINTIS: LEBIH CEPAT, LEBIH MUDAH!

Jumat, 18 Sep 2026 - 07:02 WIB