Ditjen PTPP Melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Gelar Rapat Dengan World Bank untuk Tindak Lanjut Penyusunan Roadmap Sosial Impact Assessment (SIA)

- Penulis

Selasa, 30 September 2025 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 24 September 2025 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama World Bank terkait tindak lanjut penyusunan Roadmap Social Impact Assessment (SIA). Kegiatan ini berlangsung di Co-Working Ditjen PTPP, Jalan H. Agus Salim, Jakarta Pusat.

Rapat dibuka oleh Dwi Sapti Puswanhari, Kepala Subdirektorat Penilaian Tanah dan Dampak Sosial, bersama Siyamto, Kepala Bagian Program dan Hukum Ditjen PTPP. Agenda utama rapat adalah memperkuat metodologi penilaian tanah yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperimbangkan dampak sosial dari setiap kegiatan pengadaan tanah.

“Melalui penyusunan Roadmap SIA ini, kami berharap Indonesia memiliki kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam penilaian tanah, khususnya pada proyek strategis yang melibatkan masyarakat luas. Dengan demikian, pengadaan tanah dapat berjalan secara lebih adil, transparan, da berkelanjutan,” ujar Trias.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditjen PTPP menegaskan bahwa kerja sama dengan World Bank merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan standar nasional dengan praktik terbaik internasional. Dengan pendekatan ini, proses pengadaan tanah diharapkan tidak hanya memenuhi aspel legal dan administratif, tetapi juga memberikan perlindungan sosial yang optiman bagi masyarakat terdampak.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI
Dua Ranperda RTRW di Provinsi NTT Memasuki Tahap Pembahasan Lintas Sektor
FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal
Lewat Digitalisasi Layanan Urus Surat Tanah jadi Lebih Cepat, Praktis, dan Transparan
Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan
Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPSDM Kementerian ATR/BPN
Hanya Menunggu 4 Hari, Layanan Pengukuran Pertanahan Lebih Terukur, Teratur, dan Pasti
Awalnya Ragu, Masyarakat Buktikan Pengukuran Terjadwal Tidak Membuatnya Menunggu dalam Ketidakpastian
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:38 WIB

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:15 WIB

Dua Ranperda RTRW di Provinsi NTT Memasuki Tahap Pembahasan Lintas Sektor

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:14 WIB

FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:13 WIB

Lewat Digitalisasi Layanan Urus Surat Tanah jadi Lebih Cepat, Praktis, dan Transparan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:05 WIB

Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan

Berita Terbaru

Uncategorized

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI

Jumat, 9 Okt 2026 - 12:38 WIB

Uncategorized

FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal

Jumat, 9 Okt 2026 - 05:14 WIB