Nusron Wahid Sambut Positif Rencana Presiden Prabowo Bangun Gedung Umat di Eks-Kedubes Inggris

- Penulis

Senin, 9 Februari 2026 - 03:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, memaparkan rencana strategi pemerintah untuk membangun pusat perkantoran lembaga Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Rencana itu ia paparkan di sela-sela acara Dzikir Bersama dan Pengukuhan Pengurus MUI Pusat Periode 2025-2030, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (07/02/2026).

“Masalah (penyediaan) gedung ini adalah bentuk komitmen presiden kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia,” ujar Nusron Wahid menjelaskan latar belakang penggunaan lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut.

Menteri Nusron memandang positif langkah yang dilakukan Presiden Prabowo. Dengan adanya kantor bersama, diharapkan lembaga Islam dapat mengalihkan fokus mereka pada pemberdayaan masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan. Dan fokus untuk memberdayakan umat. Ini kita sambut positif. Apalagi umat Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas, kalau terurus dengan baik tentunya akan membantu bangsa Indonesia ini dengan baik. Saya kira itu,” tutur Menteri Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa lokasi yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto adalah bangunan ikonik di jantung Jakarta yang akan difungsikan untuk kepentingan bersama.

“Gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt. Gedung itu nanti akan dijadikan kantor bersama. Antara BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), MUI, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan instansi-instansi keumatan lain,” jelas Menteri Nusron.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa desain Gedung Umat ini rencananya akan memiliki kapasitas yang sangat besar. “Menurut informasi, desain yang disusun oleh Pak Menteri Agama itu adalah 40 lantai. Tapi kan nanti dibagi-bagi. Ada ormas, ada kemudian MUI, ada Baznas, ada BWI ada BPKH, ada Dewan Masjid, dan semua ada di situ. Untuk mengonsolidasi terpadu kekuatan-kekuatan umat yang ada,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan di depan sekitar 58 ribu jemaah yang hadir bahwa pemerintah menyediakan lahan sekitar 4.000 meter persegi di jantung Jakarta untuk gedung lembaga-lembaga umat Islam. “Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah. Jangan hanya ada mal, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan lembaga-lembaga umat Islam,” pungkas Presiden Prabowo.

Acara bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” ini juga menjadi momentum kepedulian sosial, di mana MUI melalui panitia yang dipimpin Nusron Wahid, menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid serta donasi untuk perbaikan 500 rumah guru mengaji dan marbot di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Momen ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, serta ribuan jemaah yang merupakan perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek. (EL/YZ)

*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI
Dua Ranperda RTRW di Provinsi NTT Memasuki Tahap Pembahasan Lintas Sektor
FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal
Lewat Digitalisasi Layanan Urus Surat Tanah jadi Lebih Cepat, Praktis, dan Transparan
Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan
Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPSDM Kementerian ATR/BPN
Hanya Menunggu 4 Hari, Layanan Pengukuran Pertanahan Lebih Terukur, Teratur, dan Pasti
Awalnya Ragu, Masyarakat Buktikan Pengukuran Terjadwal Tidak Membuatnya Menunggu dalam Ketidakpastian
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:38 WIB

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:15 WIB

Dua Ranperda RTRW di Provinsi NTT Memasuki Tahap Pembahasan Lintas Sektor

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:14 WIB

FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:13 WIB

Lewat Digitalisasi Layanan Urus Surat Tanah jadi Lebih Cepat, Praktis, dan Transparan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:05 WIB

Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan

Berita Terbaru

Uncategorized

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI

Jumat, 9 Okt 2026 - 12:38 WIB

Uncategorized

FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal

Jumat, 9 Okt 2026 - 05:14 WIB