Kebut Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik untuk Rakyat, di Depan Komisi II DPR RI Menteri AHY Sebut Sudah Berjalan di 445 Kantah

- Penulis

Jumat, 13 September 2024 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,Suaraaktivis.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa target Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengimplementasikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik sudah terlampaui. Demikian disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (09/09/2024).

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan sinergi serta kolaborasi seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN, hingga akhir Agustus 2024 kita telah berhasil menerapkan layanan elektronik di 445 satuan kerja (Kantah, red) dari 492 satuan kerja. Artinya, selama kepemimpinan saya, capaian target Kantor (yang mengimplementasikan, red) Layanan Elektronik naik sebesar 400% atau empat kali lipat dari target yang telah ditetapkan,” ujar Menteri AHY.

Hal ini merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri AHY untuk memasifkan penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik. “Dengan semakin banyaknya satuan kerja yang mengimplementasikan layanan elektronik, maka jumlah Sertipikat Tanah Elektronik pun akan semakin masif,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan masifnya implementasi layanan elektronik serta semakin banyaknya bidang tanah yang tersertipikasi elektronik, maka dalam hal kepastian hukum, aset rakyat akan semakin terlindungi dari upaya kejahatan di bidang pertanahan.

Capaian Sertipikat Tanah Elektronik itu sendiri telah meningkat hingga 38 kali lipat sejak Menteri AHY menjabat. “Sertipikat Tanah Elektronik selama 6 bulan terakhir meningkat 38 kali lipat, dari 19.802 menjadi 770.612 sertipikat. Secara ekonomi, rakyat akan semakin memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha,” pungkasnya.

Adapun Menteri AHY dalam Rapat Kerja kali ini didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Jalannya rapat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI serta diikuti seluruh anggota Komisi II DPR RI dari seluruh fraksi.

Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kementerian ATR/BPN Gandeng Al Jam’iyatul Wasliyah Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Aset Organisasi Keagamaan
Rakor Bersama Kepala Daerah se – Sulsel,Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian jadi Prioritas Pemerintah
Direktorat Jenderal Penataan Agraria Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Lapang Pemutakhiran Data Lahan Baku Sawah di Provinsi Sumatera Barat
Direktorat Jenderal Penataan Agraria Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ILASPP
Direktur Jenderal Penataan Agraria Lakukan Peninjauan Lapang di Kabupaten Serang Provinsi Banten
Ruang Terbuka Hijau: Kunci Mewujudkan Kota yang Sejuk, Nyaman, dan Berkelanjutan
Sejumlah Kasi dan Korsub Kantah Kota Tangerang Ikuti Asesmen Kelompok Rencana Suksesi(KRS) Pejabat Administrasi Tahun 2026
212 PNS di Lingkungan Kanwil BPN Jawa Tengah Ikuti Asesmen KRS Administrator Tahun 2026
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 06:03 WIB

Kementerian ATR/BPN Gandeng Al Jam’iyatul Wasliyah Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Aset Organisasi Keagamaan

Jumat, 10 Juli 2026 - 05:59 WIB

Rakor Bersama Kepala Daerah se – Sulsel,Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian jadi Prioritas Pemerintah

Jumat, 10 Juli 2026 - 05:57 WIB

Direktorat Jenderal Penataan Agraria Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Lapang Pemutakhiran Data Lahan Baku Sawah di Provinsi Sumatera Barat

Jumat, 10 Juli 2026 - 05:56 WIB

Direktorat Jenderal Penataan Agraria Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ILASPP

Jumat, 10 Juli 2026 - 05:51 WIB

Direktur Jenderal Penataan Agraria Lakukan Peninjauan Lapang di Kabupaten Serang Provinsi Banten

Berita Terbaru