Ditjen PTPP melalui Direktorat KTPP Gelar Rapat Technical Working Group 2 (Land Development) ke 3 Project Landlab dengan JICA

- Penulis

Jumat, 6 Februari 2026 - 07:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 27 Januari 2026 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) bersama para pemangku kepentingan menyelenggarakan rapat Technical Working Group (TWG) 2 – The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LandLab).

Rapat ini menghadirkan Minoru Matsui selaku JICA Expert, Farchad H.Mahfud selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, serta Rahadi Marsito selaku Direktur Operasional Techne Praxis sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti oleh Iskandar Syah selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengembangan Layanan Pertanahan Ditjen PHPT, perwakilan Ditjen Tata Ruang, perwakilan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan Survei dan Pemetaan Tematik Ditjen SPPR, serta perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, bersama perwakilan kementerian/lembaga dan Pemerintah DKI Jakarta lainnya.

Pembahasan difokuskan pada pengembangan TOD Harmoni-Sawah Besar sebagai kawasan prioritas dengan pendekatan block by block, integrasi nilai sejarah kawasan, serta penguatan peran pemilik lahan sebagai aktor kunci, dengan menegaskan bahwa keberhasilan TOD ditentukan oleh kepastian regulasi, kejelasan status dan penguasaan lahan, tata kelola pengambilan keputusan, serta visibilitas arus kas dan model pendapatan. Dalam konteks tersebut, pengembangan TOD dipandang tidak hanya sebagai perencanaan fisik, tetapi juga sebagai instrumen urban regeneration yang mendorong penciptaan nilai ekonomi melalui mekanisme Land Value Capture (LVS). Rapat menekankan pentingnya membangun Success story TOD melalui aset clean and clear, penguatan data pertanahan, serta regulasi dan tata kelola agar TOD menjadi katalis pertumbuhan ekonomi perkotaan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suaraaktivis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI
Dua Ranperda RTRW di Provinsi NTT Memasuki Tahap Pembahasan Lintas Sektor
FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal
Lewat Digitalisasi Layanan Urus Surat Tanah jadi Lebih Cepat, Praktis, dan Transparan
Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan
Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPSDM Kementerian ATR/BPN
Hanya Menunggu 4 Hari, Layanan Pengukuran Pertanahan Lebih Terukur, Teratur, dan Pasti
Awalnya Ragu, Masyarakat Buktikan Pengukuran Terjadwal Tidak Membuatnya Menunggu dalam Ketidakpastian
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:38 WIB

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:15 WIB

Dua Ranperda RTRW di Provinsi NTT Memasuki Tahap Pembahasan Lintas Sektor

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:14 WIB

FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:13 WIB

Lewat Digitalisasi Layanan Urus Surat Tanah jadi Lebih Cepat, Praktis, dan Transparan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:05 WIB

Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan

Berita Terbaru

Uncategorized

PERSIAPAN PENILAIAN OPINI PUBLIK TAHUN 2026 OLEH OMBUDSMAN RI

Jumat, 9 Okt 2026 - 12:38 WIB

Uncategorized

FAQ Layanan Pengukuran Terjadwal

Jumat, 9 Okt 2026 - 05:14 WIB