Jakarta – Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dijen PTPP), Arief Muliawan, menghadiri secara daring webinar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dengan tema “Solusi Permasalahan Hukum dan Urgensi Perlindungan Profesi Penilai”.
Kegiatan strategis ini dilaksanakan pada hari Senin (23/2), sebagai ruang diskusi dalam menghadapi dinamika serta tantangan hukum yang dihadapi oleh profesi penilai di Indonesia. Acara ini diikuti secara daring oleh jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal PTPP, Tensa Nurdiyani, bersama para Pejabat Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal PTPP.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) memberikan apresiasi tinggi atas peran strategis MAPPI dalam menjaga integritas sistem penilai tanah nasional. Beliau menyampaikan bahwa webinar ini merupakan salah satu wujud nyata perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas SDM penilai pertanahan. “Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Dirjen PTPP beserta jajaran dalam webinar ini menegaskan dukungan penuh kementerian terhadap penguatan regulasi dan perlindungan hukum bagi profesi penilai. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan organisasi profesi seperti MAPPI sangat krusial untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas layanan informasi nilai tanah yang transparan bagi masyarakat.
Selain jajaran pimpinan Ditjen PTPP, webinar ini juga menghadirkan narasumber ahli dari berbagai intansi terkait dan diikuti oleh anggota MAPPI dari seluruh Indonesia yang berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam mendukung program pembangunan nasional.
